asuransi kecelakaan jasa raharja

Syarat Dokumen Pengajuan Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja yang Harus Dilengkapi

Jasa Raharja merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengelola asuransi laka lantas. Termasuk penumpang dalam angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki akan mendapat asuransi kecelakaan jasa raharja. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964 setiap WNI telah dilindungi asuransi Jasa Raharja.

Tata cara klaim santunan Jasa Raharja sebenarnya mudah jika pengendara atau keluarga bersangkutan memahami prosedur pengajuan. Masyarakat dapat menghubungi Kantor Jasa Raharja terdekat guna memperoleh informasi awal untuk mengisi formulir. Adapun berkas yang harus dilengkapi untuk mengajukan santunan asuransi, diantaranya sebagai berikut:

1. Melengkapi Syarat Dokumen Dasar

Langkah pertama yakni mengisi formulir tentang data masyarakat yang mengalami kecelakaan kemudian menyerahkan dokumen atau bukti sah. Termasuk formulir pengajuan santunan, keterangan singkat kecelakan, kesehatan korban serta keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia.  Setelah pihak Jasa Raharja meneliti dokumen yang diberikan, baru proses pengajuan santunan dimulai.

Ada beberapa dokumen berupa surat keterangan yang dibutuhkan dalam mengajukan asuransi kecelakaan jasa raharja. Diantaranya surat keterangan kecelakaan dari Unit Lakalantas Polres setempat atau instansi serupa yang memiliki wewenang. Dokumen ini berlaku untuk syarat baik korban luka ringan ataupun korban meninggal dunia.

2. Melengkapi Dokumen Pendukung untuk Korban Luka-Luka yang Mendapatkan Perawatan

Laporan polisi seperti sketsa TKP atau laporan kecelakan pihak berwenang lainnya dibutuhkan sebagai syarat untuk semua jenis kecelakaan. Selain itu juga wajib mencantumkan fotocopy KTP korban untuk melengkapi syarat penerima santunan. Apabila dikuasakan maka perlu tambahan surat kuasa dari korban kepada penerima santunan bersamaan dengan berkas pendukung lainnya.

Korban yang mendapat perawatan misalnya dari rumah sakit harus menunjukkan kuitansi biaya perawatan. Termasuk biaya selama dirawat hingga biaya obat-obatan asli dan sah yang dikeluarkan  oleh Rumah Sakit. Jika korban pindah ke Rumah Sakit lain maka harus memberikan fotocopy surat rujukan.

3. Melengkapi Dokumen Pendukung untuk Korban Luka-luka hingga Mengalami Cacat

Seperti syarat sebelumnya, harus mencantumkan laporan polisi berupa sketsa TKP atau dari pihak berwenang lainnya beserta fotocopy KTP korban. Wajib mencantumkan keterangan cacat tetap dari dokter yang memberikan perawatan medis pada korban. Selain itu harus dilengkapi dengan foto diri korban yang menunjukkan kondisi cacat tetap atau permanen.

4. Melengkapi Dokumen Pendukung untuk Korban Luka-luka kemudian Meninggal dunia

Selain laporan kecelakaan polisi atau pihak berwenang lainnya serta fotocopy KTP korban ada syarat lain yang harus dipenuhi. Diantaranya surat kematian dari Rumah Sakit atau kelurahan apabila korban tidak dibawa ke Rumah Sakit. Menyertakan kuitansi asli biaya perawatan serta kuitansi obat-obatan yang sah dari instansi terkait

Selain itu harus menyertakan fotocopy surat rujukan bila korban pindah rawat ke Rumah Sakit lain. Fotocopy KTP ahli waris dan Kartu Keluarga yang bersangkutan  juga harus dipersiapkan.  Apabila korban yang telah menikah mencantumkan dan surat nikah sementara korban yang belum menikah cukup fotocopy akta kelahiran.

5. Melengkapi Dokumen Pendukung untuk Korban meninggal dunia di TKP

Sementara untuk korban meninggal dunia di TKP selain melengkapi laporan polisi tetap mencantumkan fotocopy KTP korban, ahli waris dan KK. Surat kematian dari rumah sakit atau kelurahan jika korban tidak dibawa ke rumah sakit. Dokumen pendukung lainnya disesuaikan jika sudah menikah fotocopy surat nikah, jika belum cukup akta kelahiran.

Itulah dokumen yang harus dilengkapi untuk mengajukan asuransi kecelakaan jasa raharja agar mendapatkan santunan kecelakaan atau kematian. Pastikan dokumen dan bukti-bukti untuk klaim asuransi sah dan lengkap. Sebab dokumen yang dicantumkan akan di teliti oleh pihak Jasa Raharja, apabila sesuai baru proses pengajuan akan dimulai.